METRO - DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro tentang Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari Rabu (24/6/2026).
Rapat paripurna dihadiri oleh Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, 15 anggota DPRD Kota Metro, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, lurah se-Kota Metro, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Metro mendapatkan LHP dengan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemerintah Kota Metro telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 29 Mei 2026 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam belas kalinya secara berturut-turut”, tuturnya.
Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,01 triliun, terealisasi sebesar Rp1,05 triliun atau mencapai 95,12 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah dari total anggaran sebesar Rp1,12 triliun mencapai Rp1,06 triliun atau 94,78 persen.
Dari sisi pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), terdapat defisit sebesar Rp19,08 miliar. Namun setelah memperhitungkan pembiayaan netto yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, pada akhir tahun anggaran 2025 diperoleh SILPA sebesar Rp4,63 miliar.
Wali Kota Metro menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan menjadi komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta menjadi bagian penting dalam siklus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat Kota Metro. (KIN/NDAH/BAR)