DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Wali Kota atas Raperda APBD TA 2027

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Wali Kota atas Raperda APBD TA 2027

METRO – DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Raperda Kota Metro tentang APBD TA 2027 dan Jawaban Wali Kota Metro atas Pandangan Umum Fraksi pada hari Senin (16/11/2026), bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Metro.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, S.Sos., M.M., dan dihadiri oleh 19 anggota DPRD Kota Metro, Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro, Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Metro, serta tamu undangan lainnya.

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ancilla Hernani, S.E., S.Psi., M.Pd. Dalam penyampaiannya Fraksi PDI Perjuangan menyoroti 24 poin terkait Raperda APBD Tahun 2027 sebagai awal pembentukan anggaran.

Salah satunya Fraksi PDI Perjuangan mendesak adanya efisiensi pada pos-pos belanja yang kurang mendesak (seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan honorarium), serta mengalihkan anggaran tersebut untuk belanja modal dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar) dan mendorong diberikan agar alokasi anggaran berpihak pada pemenuhan layanan dasar serta Pembangunan infrastruktur yang merata dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi serta penciptaan lapangan kerja.

“Infrakstruktur yang belum merata di Metro yang memberi kesan pembangunan hanya di kota harus segera diubah, APBD harus dinikmati semua lapisan masyarakat terutama di daerah pinggiran kota, infrastruktur harus merata di semua lapisan dan semua daerah di Kota Metro, keberhasilan daerah bisa dilihat jika masyarakatnya puas akan pembangunan dan masyarakatnya bisa menikmati APBD secara nyata. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar program-program fisik tepat waktu dan memiliki progress pengawasan yang ketat, “tambah Ancilla.

Selanjutnya, Pandangan Umum Gabungan Lima Fraksi yang terdiri atas Fraksi PKS, Fraksi Gerakan NasDem Raya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Metro disampaikan oleh H. Wasis Riyadi, S.Sos., M.H. 

“Mengenai rencana KPBU Lampu Jalan yang sebelumnya pernah diajukan, sampai saat ini belum ada tindak lanjut berupa sosialisasi, pembahsan dan persetujuan di Tingkat DPRD. Apabila rencana tersebut akan direalisasikan, perlu terlebih dahulu dilakukan kajian secara komprehensif baik dari aspek teknis, kleayakan, maupun kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan dapat terukur dan tidak menimbulkan beban anggaran yang berlebihan terhadap APBD di kemudian hari, “ungkapnya.

Di sisi lain, Wasis Riyadi juga menyampaikan bahwa banyak program/kegiatan di Kota Metro yang belum bisa dimulai pelaksanaannya sejak awal tahun anggaran. Pemerintah Daerah melakukan pembenahan dan perbaikan pada semua lini, bagaimana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2027 nanti dapat dimulai tepat waktu.

Setelah seluruh pandangan umum fraksi disampaikan, rapat paripurna diskors selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Wali Kota Metro mempersiapkan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, saran, dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Jawaban Wali Kota Metro terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027.

Dalam jawabannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, S.Sos.,M.Pd.I menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sekaligus menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan APBD agar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Wali Kota juga menjelaskan sejumlah strategi pembangunan Tahun 2027, di antaranya memprioritaskan belanja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengoptimalkan sumber pendanaan melalui pengusulan program kepada pemerintah pusat dan provinsi, serta memperkuat efisiensi belanja berbasis kinerja.

Wali Kota menegaskan bahwa seluruh masukan dan catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (KIN/NDAH/BAR)