FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA METRO KRITISI PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2022

METRO - DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang gedung DPRD setempat, Senin (8/5/2023).

Hadir dalam Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution tersebut, Walikota, Wakil Walikota, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Walikota, Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan lurah, serta perwakilan partai politik di Kota Metro.

Wasis Riyadi selaku juru bicara enam Fraksi DPRD memberikan saran kritik terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022. Dalam hal pendapatan, Fraksi-fraksi menyarankan pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan melakukan pemutakhiran data base sumber-sumber Pendapatan Daerah secara berkala, melakukan pengkajian yang lebih matang dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap semua peraturan yang terkait dengan pendapatan daerah, perlunya otimalisasi pemanfaatan asset tanah dan bangunan yang dapat menjadi tambahan sumber PAD, dan perlunya peningkatan sarana tapping box di berapa lokasi usaha yang ada.

Sementara dalam hal belanja daerah, Wasis Riyadi memberikan penekanan terkait belum nampak adanya peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik di Kota Metro. “Infrastruktur fisik sebagai fasilitas pelayanan publik kondisinya semakin memprihatinkan, terutama kondisi ruas jalan yang ada. Adanya anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan, nampaknya kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh dinas terkait, dan bahkan sering dikeluhkan oleh masyarakat dengan kegiatan “asal jadi” yang tidak jarang justru dapat membahayakan para pengguna jalan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang segera dan serius oleh pemerintah daerah, sehingga mobilitas warga dan arus distribusi barang/jasa oleh masyarakat akan semakin nyaman dan lancar”, harap Wasis Riyadi.

Selain itu, terdapat bidang lain yang juga menjadi sorotan Fraksi-Fraksi dalam Paripurna ini. Dalam bidang kesehatan terkait pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Daerah yang hampir mencapai seratus persen didorong untuk lebiih ditingkatkan dengan kualitas yang semakin baik. Terkait pelayanan kelurahan sebagai ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat, didorong untuk peningkatan dukungan sumber daya peralatan, baik terkait gedung kantor, sarana dan prasarana, dan peralatan mobilitas kelurahan. Dalam hal ketertiban umum, adanya trotoar atau badan jalan yang dijadikan tempat berjualan/berdagang juga harus segera disikapi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal persampahan, taget Pemerintah Pusat secara nasional total 100% sampah dapat dikelola dengan baik harus didukung oleh Pemerintah Daerah. Terakhir, terkait kendala dalam merealisasikan program dan kegiatan selama tahun 2022, Pemerintah Daerah diharapkan segera melakukan evaluasi atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga tidak akan terulang kembali pada waktu-waktu yang akan datang. (BAR/NDAH)